Gerakan 30 September 1965 adalah sebuah gerakan yang sampai sekarang masih bersifat kontroversi. Ada berbagai pendapat dan kesaksian tentang G30S 1965, yang kemudian memunculkan berbagai versi G30S 1965. Setiap versi biasanya ada aktor utama yang memainkan peran sentral dalam gerakan 30 September 1965. Tiap-tiap versi memiliki aktor utama yang berbeda-beda. Seperti contoh, dalam versi Soeharto, yang menjabat sebagai presiden pada era Orde Baru, pemimpin utama G30S 1965 adalah Letkol Untung, yang juga adalah salah satu komandan Resimen Cakrabirawa, yang bertugas mengawal Presiden Soekarno. Sementara dalam versi TNI/ABRI, pemimpin utama G30S 1965 adalah ketua umum Partai Komunis Indonesia (PKI) yaitu D.N. Aidit.
Ada beberapa versi dalam sejarah tentang G30S 1965. Pemaparan keseluruhan versi juga bermanfaat untuk memahami esensi dan filsafat tersembunyi dari gerakan 30 September 1965. Ada beragam sudut pandang dalam deskripsi sejarah tentang G30S 1965.
Dalam sejarah Orde Baru terhadap G30S 1965 adalah berdasar atas dua otoritas sejarah, pertama adalah Soeharto sebagai pelaku sejarah, yang ikut membasmi G30S 1965. Kedua adalah TNI/ABRI, yang secara institusi juga terlibat dalam pembasmian G30S 1965. Walaupun ada sedikit perbedaan pada versi Soeharto dan TNI/ABRI dalam memandang G30S 1965, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa PKI secara organisasional adalah pihak yang paling bersalah dalam gerakan 30 September 1965. Oleh karena itulah, Orde Baru menamai gerakan 30 September 1965 dengan singkatan G30S/PKI 1965. Seperti inilah kesaksian Soeharto tentang G30S 1965.
Radio sudah disetel. Pukul 07.00 tepat saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung. saya segera mendapatkan firasat. Lagipula saya tahu siapa Letkol. Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin. Saya buka rapat itu dengan memberikan penjelasan mengenai situasi, mengenai siaran RRI pukul tujuh. “Saya banyak mengenal Untung sejak lama,” kata saya. “Dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Alimin.” “Jadi yang dikatakan oleh Untung itu sama sekali tidak benar, “saya tegaskan. “Menurut saya, ini bukan sekadar gerakan untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal saja, melainkan lebih jauh dari itu. Mereka mengadakan gerakan kup untuk merebut kekuasaan negara secara paksa. Dan pasti didalangi PKI.” (Hadimadja & Dwipayana, 1989: 119- 121).
TNI/ABRI agak sedikit berbeda dengan Soeharto, memandang bahwa D.N. Aidit adalah pemimpin tertinggi G30S 1965. Pandangan ini tertulis jelas dalam buku “Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia”, yang diterbitkan oleh Mabes ABRI tahun 1995. D.N. Aidit adalah figur sentral dalam G30S 1965 versi Mabes ABRI. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi G30S, Aidit yang dibantu oleh Iskandar Subekti, Pono, Kusno, dn Mayor Udara Sujono, bermarkas di Halim dari tanggal 30 September malam sampai tanggal 1 Oktober dini hari (Mabes ABRI, 1995: 180-181).
Sementara Mabes ABRI menuliskannya dalam buku “Bahaya Laten Komunisme di Indonesia”, yang berbunyi sebagai berikut, “Dalam gerakannya di Jakarta, G30S/PKI menyalahgunakan fasilitas-fasilitas AURI antara lain tempat, senjata, alat komunikasi, kendaraan dan bahkan pesawat udara untuk berbagai keperluan” (Mabes ABRI, 1995: 191). Kedua versi inilah yang kemudian dijadikan versi resmi Orde Baru dalam memandang Gerakan 30 September 1965. Versi resmi Orde Baru terhadap G30S, bisa dilihat dalam salah satu paragraf buku “Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia : Latar Belakang, aksi dan penumpasannya”, yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia di era Rezim Orde Baru, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pada tanggal 4 Oktober 1965 itulah diketahui untuk pertama kalinya kejelasan mengenai “Gerakan 30 September” tersebut. Gerakan itu ternyata terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sejak tahun 1951 membangun kembali kekuatannya setelah terlibat dalam pemberontakan terhadap Republik Indonesia dalam bulan September 1948 di kota Madiun, Jawa Timur” (SETNEG R.I, 1994: 3).
Versi resmi Orde Baru menganggap bahwa PKI sebagai dalang dan pelaku utama G30S 1965 adalah bertujuan untuk mengubah haluan negara Indonesia. Orde Baru memandang bahwa PKI bertujuan mengubah negara Indonesia yang berhaluan Pancasila, menjadi negara yang berhaluan komunis. PKI selain ingin mengubah haluan negara Indonesia juga dipandang akan selalu melaksanakan tujuan internasionalnya yaitu mengkomuniskan bangsa Indonesia (SETNEG R.I, 1994: 168)
Ditulis oleh Muhammad Alif Kanzul Arfan
